Perkembangan Koperasi di Indonesia
SEJARAH KOPERASI DI
INDONESIA
Koperasi adalah
Badan Usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya
ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat
daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi
rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan kekeluargaan.
Prinsip-prinsip
koperasi merupakan Landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai
badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif
dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International
Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional)
adalah :
- Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela,
- Pengelolaan yang demokratis,
- Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- Kebebasan dan otonomi,
- Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan
informasi.
Di Indonesia
sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip
koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah :
- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai
dengan jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal
- Kemandirian
- Pendidikan Perkoperasian
- Kerjasama antar koperasi
2. Sejarah Koperasi
di Indonesia
Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20
. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan
dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha
kecil untuk terlepas dari penderitaan .Secara spontan mereka ingin merubah
hidupnya.
Sejarah
koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi
dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil
kemampuan ekonomi yang rendah mendorong pada usaha kecil untuk terlepas dari
penderitaan secara spontan mereka ingin merubah hidupnya.
Di
Indonesia ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria
Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai
Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan
oleh De Wolffvan Westerrode.
Pada tahun 1908,
Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo . Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi
garakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahtrakan kehidupan rakyat.
Pada tahun 1915
dibuat peraturan-peraturan Verordening op de Cooperatieve
Vereeniging dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev.
Pada tahun 1927
dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan
ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. pada tahun 1929 berdiri Partai
Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran
koperasi di Indonesia.
Pada tahun 1942
negara Jepang menduduki Indonesia.Lalu jepang mendirikan koperasi yang diberi
nama koperasi kumiyai.
Setelah bangsa
Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya.Hari itu kemudian
ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Kongres Koperasi
pertama menghasilkan beberapa keputusan :
1. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat
Indonesia [SOKRI]
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas
koperasi
3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari
Koperasi
Pada tanggal 12
Juli 1953, mengadakan kembali Kongres Koperasi yang ke-2 di Bandung. Kongres
koperasi ke -2 mengambil putusan :
1.
Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [ Dekopin ]sebagai pengganti
SOKRI
2.
Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di
sekolah
3
Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4.
Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru
Pelaksanaan program
perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan :
1.
menggiatkan
pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2.
memperluas
pendidikan dan penerangan koperasi
3.
memberikan
kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang
bermodal kecil
PERKEMBANGAN
KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI TERPIMPIN
Peraturan konsep
pengembangan koperasi secara misal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
(1) Menyesuaikan
fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17
Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan
dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan
ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi
bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai
taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang
demokratis.
(2) Bahwa
pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi
berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong,
membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.
(3) Bahwa dengan
menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri
dalam taraf sekarang bukan saja tidakk mencapai tujuan untuk membendung arus
kapitalisme dan liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan
cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya.
1. M.
Sarbini
Lahir di Kebumen, 29 Mei 1914 – meninggal
di Jakarta, 21 Agustus 1977 pada umur 63 tahun adalah
seorang jenderal purnawirawan yang dilahirkan di Kota Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah dan banyak mengabdi selama masa perjuangan
baik di bidang militer maupun pemerintahan Republik Indonesia. Dalam masa perjuangan,
terutama pada tanggal 20 Oktober 1945, dia, yang pada waktu itu berpangkat
Letkol, memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat Resimen Tengah
dan menyerang, serta mengepung tentara Sekutu dan NICA di
desa Jambu, Ambarawa yang kemudian dikenal
sebagai peristiwa palagan Ambarawa.Selama
masa pemerintahan Bung Karno, Mayor Jenderal M. Sarbini menjabat sebagai menteri
pertahanan dalam kabinet Dwikora II pada tahun 1966 yang
kemudian digantikan oleh Letnan Jendral Soeharto.Pada masa hidupnya, jenderal H. M. Sarbini banyak
dikenal sebagai bapak Veteran Indonesia dan diabadikan
namanya sebagai nama gedung veteran atau balai Sarbini yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat.
Untuk mengenang
jasa-jasanya, di Kebumen, tempat kelahirannya juga didirikan sekolah SMK
Jenderal M. Sarbini. Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di
Indonesia pada tahun 1968-1973. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto. Kabinet Pembangunan I terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda
dengan komposisi menteri dalamKabinet Ampera II. Tak lama setelah Pemilu 1971, pada 9 September 1971, Presiden Soeharto mengumumkan perombakan
Kabinet Pembangunan I dan melantik menteri-menteri reshuffle pada 11 September 1971.
Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan Pelita I (1969-1974).
Tujuan diselenggarakan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sedangkan sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita
I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar
keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena
mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
2. Raden
Soebroto
dilahirkan pada
tanggal 19 September 1923 di
Kampung Sewu, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara
pasangan Martosuwignyo dan ibu Sindurejo. Setelah lulus dari HIS,
Subroto melanjutkan sekolah diMULO dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT).
Situasi pada saat itu memaksa Subroto mendaftarkan diri masuk PETA.
Sayangnya, ia harus ditolak karena terlalu kurus.[1] Pada tanggal 1 November 1945, ia diterima
sebagai kadet (taruna) di Militer Academie (MA) di Yogya. Ada
kebanggaan karena dari 197 angkatan pertama ia adalah lulusan terbaik II dan
menyandang pangkat Letnan II pada tahun 1948. Sebagai tentara Subroto bersama
rekan-rekannya seperti Wiyogo Atmodarminto, Soesilo Soedarman, Himawan Sutanto, Ali Sadikin, Yogi Supardi, danSayidiman Suryohadiprodjo ikut
berperan dalam perang kemerdekaan hingga tahun 1949.
Setelah
perang usai, Subroto kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI),
lulus propaedeutisch-examen (lulus tingkat II) pada bulan
Februari 1952, hingga lulus candidaats-examen (lulus tingkat
IV - Sarjana Muda) pada bulan Maret 1955. Selama di kampus ia aktif dalam
organisasi kemahasiswaan, yang mempertemukannya dengan perwakilan Universitas McGill yang
sedang berada di Indonesia untuk mencari kandidat yang berminat dalam program
pertukaran mahasiswa untuk kuliah diUniversitas McGill,
Montreal, Kanada. Akhirnya ia terpilih dan mendapatkan beasiswa penuh untuk
program pascasarjana di bidangforeign trade (perdagangan luar
negeri) - suatu bidang utama yang menarik pada saat itu.
Subyek tesisnya
adalah analisis persyaratan perdagangan dengan studi kasus Indonesia dengan
judul "Indonesian Terms of Trade after the Second World War".
Sejak tahap itu ia menyadari betapa pentingnya sumber daya mineral dan bahan
bakar fosil untuk perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Setelah
meraih gelar Master of Arts dari Universitas McGill pada
tahun 1956, ia kembali ke Indonesia untuk mengambil program doktor ekonomi
di UI, di mana ia bertemu dengan sekelompok ekonom berbakat dan
mulai bekerja sama membahas ide-ide baru tentang perekonomian Indonesia. Pada
tahun 1958 ia meraih gelar doktor ekonomi dari UI.
Selain itu ia juga ditugaskan
sebagai dosen Seskoad di Bandung, di mana salah
satu muridnya adalah Soeharto. Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto dan kelompoknya
diangkat sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru tersebut. Tugas pertama
bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru perekonomian Indonesia
yang melahirkan Repelita. Sejak itulah para penasehat
ekonomi tersebut diangkat menjadi Menteri di mana Subroto sendiri mula-mula
diangkat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi (11 September 1971 - 28 Maret 1973), selanjutnya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978), dan Menteri Pertambangan dan Energi selama dua periode
kabinet (29 Maret 1978 - 21 Maret 1988). Pada periode 31 Oktober 1984–9 Desember
1985 ia terpilih menjadi Presiden Konferensi OPEC.
Pada tahun 1988,
Subroto mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi
Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berkedudukan di Wina, Austria. Dari
Wina, Austria ini ia masih sempat memikirkan nasib anak bangsa yang masih
terbelit kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan keterpurukan. Kondisi ini
mendorong Subroto dan sekretarisnya, Rizal Sikumbang mendirikan Yayasan Bina
Anak Indonesia (YBAI) yang concern di bidang pendidikan. Di usia senja ia terus
berkarya dan mengabdi. Kabinet Pembangunan II [1] adalah nama kabinet pemerintahan
di Indonesia pada tahun 1973-1978.
Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto sedangkan wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa
ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan
rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi.
Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan
jembatan yang direhabilitasi dan dibangun. Pada masa kabinet ini juga,
terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka
Limabelas Januari) pada tanggal 15-16 Januari1974 yang
bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia.
3. Bustanil
Arifin
(lahir
di Padang Panjang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1925 – meninggal di Los Angeles,Amerika Serikat, 13 Februari 2011 pada umur 85 tahun) adalah seorang
militer dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat KepalaBadan Urusan Logistik (Bulog)
dan Menteri Koperasi Indonesia. Kabinet Pembangunan III adalah
kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto denganWakil Presiden H. Adam Malik. Kabinet ini diumumkan secara langaung
pada 29 Maret 1978 dan kemudian, dilantik secara
langsung pada 31 Maret 1978.
Adapun susunan kabinetnya adalah sebagai berikut.Kabinet menyelenggarakan
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984). Pelita III lebih menekankan pada Trilogi
Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah
pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Ø Isi Trilogi Pembangunan terdiri dari:
1. Stabilitas nasional yang dinamis
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Ø Isi Delapan Jalur Pemerataan:
· Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
· Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
dan pelayanan keselamatan.
· Pemerataan pembagian pendapatan.
· Pemerataan kesempatan kerja.
· Pemerataan kesempatan berusaha.
· Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
· Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah
tanah air.
· Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Kabinet Pembangunan
IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988) adalah kabinet yang dibentuk
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.Pada
masa itu, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989). Pada Pelita IV lebih dititik beratkan
pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang
dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita
IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil
memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada
beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi
Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar
bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan
Program KB dan Rumah untuk keluarga.
Kabinet Pembangunan
V adalah kabinet yang dibentuk
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Sudharmono. Kabinet ini dibentuk pada tahun 1988 dan berakhir
pada tahun 1993.
4. Subiakto
Tjakrawerdaya
(lahir di Cilacap, Jawa Tengah, 30 Juli 1944; umur 72 tahun) adalah Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Pembangunan VII pada
masa pemerintahan PresidenSoeharto. Kabinet Pembangunan
VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998). Kabinet
Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang
dibentuk pada masa pemerintahanPresiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang
masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya
berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi
mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang
melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto
dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan
diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat,
mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya,
pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.
Ø Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai
berikut:
1. trilogi pembangunan. Yakni stabilitas
nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan
pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.
2. kemandirian. Yakni melepaskan diri dari
ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup
menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.
3. ketahanan nasional. Dari kemandirian,
kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan
dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
4. persatuan dan kesatuan. Keduanya akan
memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Adi
Sasono
(lahir
di Pekalongan, Jawa Tengah, 16 Februari 1943 – meninggal di Jakarta, 13 Agustus 2016 pada umur 73 tahun) adalah mantan
Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan.
Ia dikenal sebagai tokoh LSM dan berbagai aktivitas kemasyarakatan
lainnya. Selain itu ia juga merupakan tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan ICMI dengan
pernah menjadi Sekretaris Umum pada tahun 1990-an. Selain itu ia juga
mendirikan Partai Merdeka yang
menjadi peserta Pemilu 2004 di Indonesia. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai tokoh Dewan
koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Adi sasono pada
saat itu menjadi menteri koperasi dan usaha kecil dicap dari salah satu media
di luar negeri sebagai "Indonesia the most dangerous man", namun pada
article Los Angles Times - Washington (dicukil dari the tufts daily, March 3,
1999), ia menyangkal "I've tried to convince them that I'm not dangerous
at all" bila melihat program yang diajukan sewaktu di kementrian
Koperasi dan usaha kecil adalah jelas untuk membela wong cilik dalam
mengembangkan usaha di mana didasarkan selama 32 tahun dipimpin oleh pemimpin
otoriter terdahulu lebih mengarah crony capitalism.
Kabinet Reformasi
Pembangunan adalah kabinet pemerintahan
Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie. Kabinet ini dibentuk pada 23 Mei 1998 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator,
sejumlah menteri pemimpin departemen,
sejumlah menteri negara, Sekretaris
Negara, dan Jaksa Agung.[1]
6. Zarkasih
Nur
(lahir di Ciputat, Tangerang, Jawa Barat, 21 April 1940; umur 76 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet Persatuan Nasional.
Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1973 dari IAIN Syarif Hidayatullah dan
merupakan mantanpolitikus dari Partai Persatuan Pembangunan.
Dia juga pernah menjadi anggota DPR mewakili fraksi PPP.
Dia juga salah satu pencetus percepatan Muktamar PPP dari 2008 menjadi 2007
yang akhirnya menyebabkan pemecatan dirinya dari PPP.
KabinetPersatuanNasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri.
Kabinet ini dibentuk pada 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator,
sejumlah menteri pemimpin departemen,
sejumlah menteri negara, Sekretaris
Negara, dan Jaksa Agung.
7. H.
Alimarwan Hanan, SH.
(lahir di Desa
Uludanau, Kecamatan
Sindang Danau, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, 12 Maret 1947 – meninggal di Jakarta, 7 November 2010 pada umur 63 tahun) adalah Menteri Negara Koperasi dan UKMpada Kabinet Gotong Royong. Ia
meraih gelar sarjana pada tahun 1984 dari
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia dikenal sebagai politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
KabinetGotongRoyong adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Kabinet ini diumumkan pada 9 Agustus 2001. Selama kabinet ini bertugas,
Presiden Megawati Soekarnoputritidak
pernah melakukan perombakan kabinet. Tetapi, hanya mengangkat beberapa
menteri ad-interim karena beberapa menteri mengundurkan diri
sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres 2004.
Ø Program Kerja Kabinet Gotong Royong :
a. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa
dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi
dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang
lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
c. Normalisasi kehidupan ekonomi dan
kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan perekonomian rakyat.
d. Melaksanakan penehakan hukum secara
konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat,
melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
e. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas
aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri,
termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap
pemerintah.
f. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum
2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung.
8. Drs.
H. Suryadharma Ali, M.Si.
(lahir di Jakarta, 19 September 1956; umur 60 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah padaKabinet Indonesia Bersatu.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia
berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga
tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan
ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di
Indonesia. Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan
menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode
kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul
Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan
Pusat), KH Maemoen
Zubair (Ketua Majelis Syariah), danBarlianta
Harahap (Ketua Majelis Pakar). Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai
tersangka dalam kasus korupsi dana haji.
Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur
dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014 dan
resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014
Kabinet Indonesia
Bersatu I (Inggris: United
Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Pada 5 Desember2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan
kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas
kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
9. Syariefuddin
Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan
(lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949; umur 67 tahun) adalah seorang politisi Indonesia yang menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiapada Kabinet Indonesia Bersatu II.
Ia menjabat anggota Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR pada periode 2004-2009.
Ia menikah dengan Inggrid Kansil, presenter
dan pemain sinetron yang menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Syarief Hasan
merupakan alumni Doktor Ilmu Manajemen S3 Universitas Persada Indonesia
YAI, Kabinet Indonesia Bersatu IIadalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Susunan kabinet ini
berasal dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN,PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta
kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan
dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Keuangan[4]. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY
mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk
ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam
kabinet Pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Kesehatan di mana pejabat sebelumnya telah meninggal dunia.
10. Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
(lahir di Denpasar, Bali, 7 Juli 1965; umur 51 tahun) adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menjabat sejak 27 Oktober 2014.
Ia juga adalah Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013.
Ia menyelesaikan studi S1 di Universitas Ngurah Rai, Denpasar pada tahun 1991.
Sebelumnya ia, menjadi Wali Kota Denpasar untuk periode 2000-2005 dan 2005-2008, tetapi
tidak terselesaikan disebabkan dirinya terpilih menjadi wakil gubernur
mendampingi I Made Mangku Pastika dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2008.
Pada tahun 2013, ia
mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bali periode 2013-2018 yang diusung
oleh PDI Perjuangandidampingi
oleh Dewa Nyoman
Sukrawan yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2009-2014. Sejak 27 Oktober 2014,
ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di era pemerintahan Jokowi - JK
pada KabinetKerja.
KabinetKerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan
kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung
pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman
belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para
menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4
menteri koordinator dan 30 menteri
No
|
Foto
|
Nama
|
Kabinet
|
Mulai
Menjabat
|
Selesai
Menjabat
|
Keterangan
|
1
|
|
11 September 1971
|
Bernama Menteri Transmigrasi, dan Koperasi
|
|||
2
|
|
11 September 1971
|
28 Maret 1973
|
|||
Bernama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
Koperasi
|
||||||
3
|
Bernama Menteri Muda Urusan Koperasi
|
|||||
Dipisahkan, dan berganti nama
menjadi Menteri Koperasi
|
||||||
4
|
||||||
Berganti nama menjadi Menteri Koperasi, dan Pembinaan Pengusaha
Kecil
|
||||||
5
|
Berganti nama menjadi Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
|
|||||
6
|
Berganti nama menjadi Menteri Negara Koperasi, dan Pengusaha
Kecil Menengah
|
|||||
7
|
Berganti nama menjadi Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah
|
|||||
8
|
||||||
—
|
Mari
Elka Pangestu
(ad-interim) |
|||||
9
|
Berhenti karena dilantik
menjadi anggota DPR RI 2014-2019
|
|||||
—
|
|
Muhammad Lutfi
(Pelaksana Tugas) |
Pelaksana Tugas
|
|||
10
|
Sedang
Menjabat
|
Komentar
Posting Komentar